Analisis Tragedy Of Commons: Pengelolaan Gambut Dengan Kearifan Lokal Suku Dayak di Kalimantan Tengah ( Terminologi TAKASEPU)


Analisis Tragedy Of Commons: Pengelolaan Gambut Dengan Kearifan Lokal Suku Dayak di Kalimantan Tengah ( Terminologi TAKASEPU)

Oleh : Ombi Saputra

Latar Belakang

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang terbentuk oleh adanya penimbunan bahan organik dalam jangka waktu yang lama. Lahan gambut merupakan area yang memiliki cadangan karbon yang sangat besar. Luasan lahan gambut berdasarkan data BB Litbang SDLP (2008) adalah 18.317,589 ha meliputi tiga pulau utama di Indonesia. Luasan gambut di Pulau Sumatera 6.244, 101 ha, luasan lahan gambut di Pulau Kalimantan 5.072,249 ha, luasan lahan gambut di Papua 7.011,239 ha. Luasan tersebut menurut Agus dan Subiksa (2008) totalnya menjadi 21 juta hektar apabila lahan gambut di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kalimantan Timur diperhitungkan. Pada wilayah-wilayah yang terlingkup area gambut terdapat beberapa kabupaten yang memiliki angka kemiskinan di lebih besar di atas angka rata-rata kemiskinan nasional yaitu 16 kabupaten di Sumatera, 2 Kabupaten di Kalimantan, dan 20 Kabupaten di Papua. Sementara ada 25 kabupaten di Sumatera dan 25 Kabupaten di Kalimantan yang memiliki angka rata-rata kemiskinan lebih rendah dibanding angka kemiskinan nasional pada tahun 2010. Angka kemiskinan nasional (BPS, 2010) sebesar 13,33 % dari total penduduk Indonesia.

Luas lahan rawa gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau  sekitar  10,8% dari luas daratan Indonesia. Dari luasan tersebut sekitar 7,2 juta hektar atau 35%-nya terdapat di Pulau Sumatera dan 5,76 juta ha atau 27,8%-nya terdapat di Kalimantan. Lahan rawa gambut ini merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan/keanekaragaman hayati, pengendali iklim (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon) dan sebagainya. [1]

Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Gambut di Indonesia akhir-akhir ini menjadi perdebatkan yang cukup menarik, baik dikalangan ilmuwan, praktisi, masyarakat maupun pemegang kebijakan. Adanya tarik-menarik antar dua kepentingan, yaitu kepentingan lingkungan dan pengembangan lahan gambut untuk kegiatan “pertanian” dalam arti luas (agro-kompleks), telah mengundang para-pihak terkait (stakeholders) untuk mencari pemecahan yang terbaik agar keseimbangan antar dua kepentingan tersebut dapat tercapai. Pengembangan dan pemanfaatan lahan gambut untuk usaha “pertanian” pada awalnya lebih terkonsentrasi di daerah pasang surut, terutama di lahan gambut tipis (ketebalan gambut ≤1,0 m), yang dimulai sejak tahun 1930an [Sabiham, 2006] ; orang-orang yang banyak berperan dalam pengembangan tersebut saat itu adalah mereka yang berasal dari suku Bugis, Banjar, Jawa, serta sebagian kecil penduduk lokal, dengan tujuan mengusahakan lahan untuk “pertanian” berbasis padi. Sejak akhir 1960-an, Pemerintah Indonesia mulai mengembangan lahan gambut pada rawa pasang surut dan non-pasang surut (lebak) dalam skala besar untuk perluasan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan tanaman industri[2].

Alasan kenapa lahan gambut menjadi salah satu pilihan untuk pengembangan pertanian adalah karena:

  1. Ketersediaan lahan tanah-mineral, di satu sisi, sudah semakin terbatas, sedangkan di sisi lain kenaikan penduduk yang mencapai 1,49% per tahun makin terasa dampaknya terutama bila dikaitkan dengan ketahanan pangan (BBSDLP 2013).
  2. Lahan gambut tersedia yang sudah terdegradasi di Indonesia cukup luas; sebagian masuk area hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan area hutan yang dialokasikan untuk penggunaan lain (APL),
  3. serta layak untuk dibudidayakan dengan penerapan teknologi yang sesuai. Dari 14,93 jt ha lahan gambut 29,5% berupa hutan terdegradasi yang ditumbuhi semak belukar dan berpotensi untuk pertanian; 55,4% berupa hutan yang harus dipertahankan sebagai kawasan konservasi; dan 15,1% berupa lahan gambut yang sudah diusahakan sebagai lahan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan tanaman industri) (BBSDLP 2014) dengan hasil yang cukup memuaskan walaupun tidak sedikit yang menunjukkan masih perlunya perbaikan pengelolaan

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia memprioritaskan konservasi dan restorasi lahan gambut. Pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG). Pada November 2016, Badan Lingkungan PBB (UN Environment) dan para mitranya meluncurkan Inisiatif Lahan Gambut Dunia pada COP22 di Marrakesh. Dua lembaga (nasional dan internasional) ini bekerja di garis depan kebijakan dan lapangan dalam perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan lahan gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian Indonesia juga berkontribusi terhadap upaya tersebut.

Sementara, sektor korporasi, yang memanfaatkan lahan gambut untuk produksi minyak sawit, membuat komitmen merestorasi jutaan hektar lahan gambut terdegradasi di Indonesia dan di negara lain (seperti Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo dan Amazon Peru yang juga memiliki cadangan lahan gambut luas). Meski aktivitas lintas sektor dan komitmen ini sepertinya menjanjikan, masih banyak yang perlu dipelajari mengenai dampak restorasi dan siapa yang membiayainya, disamping bagaimana mengatasi tantangan kerumitan pengelolaannya, termasuk di Pulau Kalimantan.

Berdasarkan asal-usul dan kedatangannya di Kalimantan, suku Dayak dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar dan 2 kelompok kecil (Maunati, 2004). Kelompok besar pertama adalah suku Punan yang merupakan suku tertua di Kalimantan. Orang Punan yang masih di pedalaman (pemerintah menyebutnya “Komunitas Adat Terpencil”) hidup berpindah, sebagai peramu dan tidak mengenal budidaya pertanian. Kelompok kedua adalah Suku Murut yang berasal dari Filipina. Mereka berkulit kuning, mata sipit, rambut hitam, dan ciri-ciri mongoloid lain yang cukup nyata. Umumnya, mereka tinggal di perbukitan.

Karakteristik budaya masyarakat Dayak, terutama yang berada di pedalaman, ditandai oleh ikatan komunal yang cukup kuat. Ikatan tersebut didasarkan pada keluarga dan keterikatan pada tanah leluhur. Bagi masyarakat Dayak, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai kawasan yang memberikan kehidupan bagi masyarakat. Jenazah nenek moyang dikuburkan di tanah komunal dengan serangkaian upacara tertentu. Roh-roh keluarga yang telah meninggal dipercayai sebagai pelindung yang dapat memberikan pengaruh pada kemakmuran dan ketenteraman.[3]

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai  hubungan antara kearifan suku Dayak terhadap kelangsungan lahan Gambut di Kalimantan Tengah Adapun judul penelitian ini adalah ANALISIS TRAGEDY OF COMMONS: PENGELOLAAN GAMBUT DENGAN KEARIFAN LOKAL SUKU DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH ( TERMINOLOGI TAKASEPU)

 

Tujuan Riset/Pertanyaan Riset

Tujuan

Menghentikan pembukaan dan perluasan HTI di  hutan alam dan lahan gambut di Kalimantan Tengah, serta menyesuaikan pengelolaan yang ada menuju lansekap gambut produktif yang mampu menjamin manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang berkelanjutan dengan prinsip kearifan lokal.

Pertanyaan Riset

Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengurangi penggunaan lahan gambut & bentuk kearifan local apa yang terjadi dengan terminology TAKASEPU?

 

Teori dan Metodologi

Konsep “governing the commons” oleh Elinor Ostrom. Common Goods yang memiliki karakteristik “non excludable” namun pemanfaatan/konsumsi seseorang terhadap barang tersebut bersifat mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatkan sumber daya tersebut (bersifat rivalry). Sebagian besar bentuk common good adalah sumber daya alam, yang karena besarnya sehingga akses terhadap sumber daya tersebut sulit dikontrol, namun pemanfaatan sumber daya alam tersebut oleh orang lain akan mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatkannya, karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui.

Karena ketersediaannya yang terbatas maka potensi terjadinya  “tragedy of the common” menjadi besar, yaitu permasalahan yang timbul akibat ledakan penduduk yang menyebabkan degradasi sumber daya alam karena manusia membutuhkan sumber daya alam yang lebih banyak daripada yang telah disediakan, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Garrett Hardin (1968).  Untuk itu mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan bersama demi kesejahteraan semua pihak. Hal ini mengingat karakteristik sifat manusia yang didasari oleh konsep the prisoner’s dilema, yaitu suatu kondisi ketika manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan, maka mereka akan cenderung memilih pada pilihan yang lebih menguntungkan diri sendiri dan mengenyampingkan kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama. Konsep lain yang mencerminkan sifat dasar manusia yang lain adalah the logic of collective action, yaitu bahwa sekelompok orang yang terhimpun dalam suatu grup, yang masing-masing berfikir rasional dan memiliki kepentingan pribadi, maka akan sulit untuk bekerjasama guna mencapai tujuan bersama yang ditargetkan oleh grup, kecuali jika grup itu sangat kecil sehingga antar anggotanya bisa terjadi komunikasi yang intense. Atau dengan kata lain, manusia cenderung bertindak mementingkan dirinya masing-masing sampai ada pihak yang memaksanya atau mengarahkannya bertindak demi kepentingan bersama. Kedua konsep melandasi mengapa pada pemanfaatan suatu sumber daya secara bersama sering terjadi permasalahan overuse yaitu penggunaan secara berlebihan, melampaui daya dukung/daya tampung atau tingkat yang ditolerir, pemborosan/inefisiensi, ketidakadilan, dan munculnya free rider yang hanya mau memanfaatkan tanpa mau memelihara.

Penelitian tata kelola ekonomi Ostrom, khususnya yang menghubungkan manajemen kepemilikan umum atau properti yang berada di bawah kontrol seperti sumber daya alam, menggungat kebijakan konvensional yang sering dilakukan, bahwa kepemilikan umum tak perlu dikelola atau harus diatur oleh pemerintah pusat. Menurutnya kepemilikan umum bisa diprivatisasi melalui kepemilikan bersama. Hasil penelitiannya menyimpulkan terdapat 8 (delapan) prinsip yang harus ada agar kesinambungan kerjasama diantara manusia dalam kepemilikan bersama terhadap suatu sumber daya dapat tercipta.

Dalam berbagai kajiannya, Ostrom menekankan dua hal pokok. Pertama, pentingnya keragaman instutisi dalam pengelolaan sumberdaya, tidak hanya terpaku pada pasar atau negara. Kedua, kebutuhan akan pemahaman tentang kondisi (faktor-faktor) yang bepengaruh terhadap keutuhan pengelolaan sumberdaya, yang ia pandang sebagai salah satu tugas pokok ilmu sosial. Secara prinsipil, pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan membutuhkan: (1) aturan yang sesuai dengan kondisi sumberdaya, (2) kejelasan batasan wilayah dan pengguna (hak atas sumberdaya), (3) akutanbilitas sistem pemantauan; (4) adanya sangsi yang bersifat gradual; (5) tersedia penyelesaian konflik biaya rendah; (6) keterlibatan pihak-pihak yang terkait sehingga tercapai kesepakatan antara individu yang terlibat; dan (7) hadirnya sistem kepemimpinan yang mendukung. Desentralisasi pengelolaan diyakini memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumberdaya.

Era otonomi daerah saat ini memberikan kesempatan bagi upaya revitalisasi berbagai kearifan lokal. Gambaran ini tidak berarti bahwa pengelolaan sumberdaya dilakukan dengan menyerahkan seluruh urusan pada masyarakat, tetapi upaya bersama semakin dibutuhkan kehadirannya. Karena itu, Nobel ekonomi yang diberikan pada Ostrom memberikan sinyal kuat bahwa kita perlu menengok lagi dan merevitalisasi beragam institusi yang sesungguhnya telah menjadi bagian dari masyarakat kita seperti desa adat, subak, panglima laot, sasi laut, awiq-awiq, gotong-royong, dan beragam pranata sosial lainnya untuk melanggengkan sumber-sumber penghidupan masyarakat.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa. Pemerintah berharap dalam pengelolaan yang ada dengan melibatkan masyarakat sekitar dengan kearifan local yang dimiliki.

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan,  dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas  mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.  Keanekaragaman pola-pola  adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya yang diketahui sebagai kearifan lokal suatu masyarakat, dan melalui kearifan lokal ini masyarakat mampu bertahan menghadapi berbagai krisis yang menimpanya. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan  dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya.  Bertahannya kearifan lokal di suatu tempat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya. Dalam memahami kearifan lokal kita perlu mengetahui berbagai pendekatan yang bisa dilakukan antara lain : a) Politik ekologi  (Political Ecology), b) Human Welfare Ecology, c) Perspektif Antropologi, d) Perspektif Ekologi Manusia, e) Pendekatan Aksi dan Konsekuensi (Model penjelasan Konstekstual Progressif).

Dohong (2010) menjelaskan bahwa konsepsi konservasi dan perlindungan flora dan fauna oleh Suku Dayak dapat ditelusuri melalui penggunaan berbagai terminologi seperti Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba.

  1. Tajahan (Ta) ialah suatu lokasi yang dikeramatkan oleh Suku Dayak khususnya yang menganut kepercayaan Kaharingan. Di lokasi tajahan ini didirikan sebuah rumah-rumahan berukuran kecil untuk menaruh sesajen sebagai tanda persembahan kepada roh-roh halus yang bersemayam di tempat itu. Rumah-rumahan ini biasanya diisikan beberapa patung kecil yang merupakan simbol (replika) dari anggota keluarga yang sudah meninggal. Mereka meyakini roh orang meninggal dunia berdiam dalam patung-patung kecil tersebut, sehingga tidak akan mengganggu anggota keluarga yang masih hidup. Lokasi tajahan biasanya pada kawasan hutan yang masih lebat dan terkesan angker. Pada lokasi tersebut dilarang melakukan aktivitas manusia seperti menebang hutan, berburu dan lain-lainnya. Konsep tajahan sangat relevan dengan kegiatan konservasi karena di dalamnya terdapat aspek perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.
  2. Kaleka (Ka) ialah daerah peninggalan nenek moyang Suku Dayak jaman dahulu kala. Daerah ini biasanya ditandai dengan adanya bekas tiang-tiang rumah betang/rumah panggung, pohon-pohon besar dan berumur tua seperti durian, langsat dan sebagainya. Lokasi tersebut umumnya dipelihara dan dilindungi oleh pihak keluarga secara turun temurun sebagai harta waris yang peruntukan dan pemanfaatannya (misal mengambil buah-buahan) untuk kepentingan bersama (common property). Dari perspektif konservasi ekologis, kaleka dapat dipandang sebagai gudang plasma nutfah (genetic pool).
  3. Sepan-pahewan (Se)  merupakan tempat sumber mata air asin dimana binatang-binatang seperti rusa, kijang, kancil dan lain-lain meminum air asin sebagai sumber 5 mineral. Dalam bahasa Dayak Kenyah sepan-pahewan disebut dengan istilah Sungan. Lokasi sepan-pahewan merupakan tempat perburuan Suku Dayak untuk memenuhi kebutuhan hewani. Tempat perburuan karenanya, lokasi tersebut umumnya selalu dipelihara dan dilindungi. Perlindungan lokasi sepan-pahewan sangat relevan dengan konsepsi perlindungan satwa pada konservasi modern. Para peladang Suku Dayak di Kalimantan Tengah memahami betul bahwa di dalam kegiatan membuka ladang, maka roh-roh penunggu (gana) yang bermukim pada lokasi itu harus dipindahkan ke lokasi yang baru yang disebut pukung himba.
  4. Pukung himba ( Pu) ialah bagian dari kawasan hutan rimba yang dicadangkan untuk tidak ditebang/dieksploitasi. Ciri-ciri daerah yang dijadikan pukung himba umumnya wilayah yang berhutan lebat dan berumur tua dengan diameter vegetasi kayu ratarata berukuran relatif sangat besar, belum banyak terjamah oleh kegiatan manusia dan banyak dihuni oleh satwa liar. Hutan yang berumur tua dengan ukuran kayu besar dan terkesan sangat angker dipercayai sebagai tempat yang disenangi rohroh (gana) untuk tempat bermukim. Keberadaan dan konsep pukung himba dari perspektif konservasi merupakan usaha pelestarian kawasan hutan beserta dengan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Metode yang digunakan adalah metoda non-survei, yaitu melalui pengamatan dan studi dokumen (Garna, 2009: 112). Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk laporan dan publikasi hasil penelitian terdahulu. Menurut Satori dan Komariah (2009: 88), kajian pustaka dapat dilakukanoleh peneliti untuk mendapat inspirasi secara teoritik/konsep dari fokus yang ditelaah. Pustaka yang dikaji adalah jurnal profesional, undang-undang, laporan, buku ajar, disertasi, sumber elektronik serta hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menganalisis pernyataan masalah, menemukan dan membaca literatur, memilih indeks yang tepat, menata studi empiris sedemikian rupa sehingga dapat diklasifikasikan sesuai kategori serta menulis tinjauan yang meliputi kutipan hasil penelitian

Pembahasan          

Peran gambut sebagai penjaga iklim secara global dan memiliki keanekaragaman hayati yang khas (seperti bekantan, orang utan, ikan siluk, buaya sinyulong dan berbagai jenis palem) menyebabkan sumber daya alam ini banyak memperoleh perhatian dari para pemerhati lingkungan ditingkat nasional maupun internasional. Sifat unik dan marjinal yang dimilikinya menyebabkan gambut banyak menarik minat peneliti dan wisatawan. Kunjungan para pemerhati lingkungan, peneliti, dan wisatawan ke kawasan gambut memerlukan pemandu, informan, sarana transportasi, akomodasi, dan sebagainya. Kesempatan kerja yang tercipta karena kegiatan tersebut dapat diisi oleh masyarakat di lahan gambut. Dalam dunia pariwisata, ini disebut sebagai “ekowisata” (ecotourism). Ekowista merupakan bentuk pariwisata alternatif yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi masyarakat local.

Isu deforestasi lahan karena penggunaan lahan gambut yang tidak tepat sasasan. Menurut Metarius (2005), pemanfaatan lahan gambut secara bijaksana dan berkelanjutan merupakan upaya untuk tetap mempertahankan potensi kekayaan alami ekosistem, serta memanfaatkanya secara berkelanjutan agar dapat diperoleh manfaat tidak hanya untuk masa kini namun juga pada masa mendatang.

Buchanan dan Yoon (2000) menjelaskan tentang adanya tragedy of the commons, yaitu adanya kecenderungan pemakaian sumberdaya untuk umum yang berlebihan. Sumberdaya dapat dipergunakan secara terus menerus sebagai input pelengkap. Sumberdaya tersebut akan bernilai produktif jika akses yang terbuka dinikmati atau digunakan sampai batas tertentu oleh para pengguna potensial. Penggunaan sumberdaya yang berlebihan akan menurunkan nilai dari sumberdaya tersebut karena tidak adanya manajemen yang efektif yang mengatur penggunaan sumberdaya tersebut. Salah satu fakta yang mengagetkan adalah tentang  pembukaan lahan sawit yang berakibat mengurangi jumlah lahan gambut.

Tabel 1. Perkembangan Luas Areal Tanam Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan

 

 lahan sawit

 

 Kalimantan, Surga Kedua Kelapa Sawit, meskipun luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera dua kali lipat dari Kalimantan, namun potensi terbesar terjadinya perluasan lahan justru ada di Kalimantan. Jika disimak dari Tabel 1, luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,72%. Pada tahun 2014, Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah di Kalimantan sudah mencapai 9,14 juta hektare, meskipun baru sekitar 2,78 juta hektare yang telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).

Gambar 1. Realisasi Izin Usaha Perkebunan IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Realisasi Tanam Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan (Juta Hektare)

 

 

realisasi izin usaha
Sumber: Dinas Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tahun 2014 (diolah)

Sebetulnya bila dibandingkan antara produksi CPO dengan luas total perkebunan kelapa sawit, nampak bahwa produktivitas lahan di Indonesia masih di bawah Malaysia. Pada 2014 produktivitas CPO Indonesia hanya sebesar 3,73 ton/ha dari areal tanaman kelapa sawit seluas 10,96 juta hektare, sedangkan Malaysia sebesar 4,82 ton/ha dari areal seluas 4,5 juta hektare. Ini juga mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia menjadi produsen kelapa sawit nomor satu di dunia, namun ternyata sangat rakus lahan. Produktivitasnya lebih rendah, tetapi areal tanaman yang digunakan untuk berproduksi dua kali lipat lebih luas.

Kebijakan pemerintah mengembangkan perkebunan kelapa sawit, mungkin mendapat tanggapan positif dari investor baik lokal maupun asing, namun pemerintah seringkali luput mempertimbangkan bahwa perluasan lahan akan banyak mengorbankan hutan. Dalam kurun waktu 2009-2013 telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 579.700 hektare, dan paling luas terjadi di Kalimantan yaitu mencapai 192.000 hektare. Kebijakan ini memberi keleluasaan perubahan penggunaan lahan dan konversi hutan secara besar-besaran. Meskipun legal, namun acapkali menimbulkan persoalan lingkungan maupun sosial.

Tabel 2 Deforestasi Indonesia Periode 2009-2013

deforestasi
Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013, Forest Watch Indonesia 2014

Hingga kini pembukaan lahan untuk areal perkebunan, ditengarai menjadi salah satu faktor penyumbang kehilangan hutan alam (deforestasi). Tabel 2 menunjukkan bahwa Pulau Kalimantan telah kehilangan hutan alam paling luas di Indonesia yaitu seluas 1,54 juta hektare. Lebih dari setengahnya atau sebesar 817.000 hektare teridentifikasi terjadi di areal perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, Pemerintah juga membuka wacana untuk mengembangkan 1,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit di daerah perbatasan Kalimantan-Malaysia. Padahal, sejak penerapan kebijakan Otonomi Daerah pada tahun 2001 hingga sekarang, sejumlah pemerintah daerah sudah membuat program pengembangan perkebunan kelapa sawit, bahkan dengan skala yang cukup luas. Kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pemberian Izin Usaha Perkebunan semakin mendorong meluasnya deforestasi melalui konversi hutan dan lahan gambut untuk perluasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

Gambar 2. Deforestasi dan Hutan Alam Tersisa di Tengah Perkebunan Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan

keadaan hutan
Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013, Forest Watch Indonesia 2014

Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa Kalimantan sudah menjadi wilayah utama perluasan perkebunan kelapa sawit, dan di tahun-tahun mendatang diperkirakan kehilangan hutan alam dan kerusakan lahan gambut juga masih akan terus bertambah. Upaya pemerintah untuk mengendalikan kerusakan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit dengan menerapkan “sawit berkelanjutan” sejak tahun 2011, rupanya juga tak terlalu berarti. Saat ini hanya sekitar 1,36% luas perkebunan kelapa sawit (40 perusahaan) yang sudah bersertifikat ISPO (Indonesia’s Sustainable Palm Oil) di seluruh Indonesia. Padahal pemerintah menargetkan bahwa paling lambat 31 Desember 2014, semua perusahan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki IUP harus sudah mendapatkan sertifikasi ISPO. Di Kalimantan, sertifikat ISPO baru dimiliki oleh 13 perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan luas total sekitar 124.740 hektare.

Keseriusan Pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dinilai berpotensi memengaruhi dua kelompok industry[4]. PP 57 dan Permen LHK yang jadi aturan turunannya, yaitu pulp serta kertas dan industrial hilir sawit yang mengambil bahan baku salah satunya dari lahan gambut.

 

Kesimpulan            

Dengan demikian dapat diperoleh simpulan bahwa Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam ialah (1) perladangan berpindah yang gilir balik, pada hutan sekunder, tidak tebang habis dan budaya regenerative, bekerja bersama-sama, dan diatur hukum adat untuk menjaga kelestarian hutan (2) Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba, adalah beberapa konsep konservasi dan perlindungan flora dan fauna oleh Suku Dayak. Pelibatan

Gambut sangat perlu untuk dicermati, karena disamping untuk melakukan upaya rehabilitasi kembali kawasan-kawasan yang telah rusak juga diharapkan akan berdampak pada penurunan terhadap ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan.  Karena itu kepedulian pemerintah dan masyarakat sangatlah penting untuk menjaga dan melindungi kelestarian hutan.

Upaya agar kelestarian hutan tetap terjaga yaitu tidak ada penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan tanpa melihat keseimbangan hutan dan ekosistem. Kegagalan-kegagalan yang terus berulang sudah seharusnya menjadi pembelajaran pemerintah untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam hutan yang ada di Kalimantan Tengah.

Pemerintah seharusnya melihat peran penting serta melibatkan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya pencegahan dari kerusakan lahan gambut dan hutan, seperti kebakaran hutan. Karena melindungi wilayah adat [hutan adat] merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga tradisi dalam mempraktekkan pengetahuan lokal dari leluhur. Peran tersebut akan efektif dan berkelanjutan jika hak-hak masyarakat atas wilayah adatnya diakui dan dilindungi.

Selain pemerintah melibatkan masyarakat adat, pemerintah menanamkan rasa peduli lingkungan terhadap anak-anak usia sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan program-program peduli lingkungan yang lebih nyata tidak hanya sebatas program penghijauan atau penanaman kembali, tapi bagaimana mereka bisa mengetahui dan melihat hutan di Kalimantan Tengah serta manfaat dan fungsinya bagi masyarakat. Termasuk menjaga terminology TAKASEPU demi kelangsungan gambut ke depannya.

  

 

DAFTAR PUSTAKA

Buchanan, J.M. and Yoon, Y.J. 2000. Symmetric Tragedies: Commons and Anticommons. Journal of Law and Economics, Vol. 43, No. 1 (Apr., 2000), pp. 1-13

Garna, J.K. 2009.“Dasar dan Proses Penelitian Sosial.”Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation. Bandung

Mukti, Abdul. Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. 2010. Malang : Universitas Brawijaya

Ostrom, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. 1990. Cambridge: Cambridge University Press

Satori, D. dan Komariah, A. 2009.Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Suhartini. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan  Sumberdaya Alam  dan Lingkungan. 2009. Yogyakarta: UNY

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Wetlands International – Indonesia Programme

Internet:

http://www.forda-mof.org/files/buku_paludikultur.pdf

http://suadi.net/2009/10/masyarakat-dan-sumberdaya-kepemilikan-bersama.html

Dohong, Alue. 2009. Kearifan Lokal Suku Dayak dalam Perlindungan Flora dan Fauna Endemik. http://aluedohong.blogspot.com/2009/05/kearifan-lokaldayak-dalam-perlindungan.

http://fwi.or.id/publikasi/ekspansi-kelapa-sawit-di-pulau-kalimantan/2/

http://economy.okezone.com/read/2017/05/19/320/1695019/aturan-perlindungan-gambut-pengaruhi-2-industri-di-ri

http://www.wetlands.or.id/PDF/buku/Buku%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20di%20Lahan%20Gambut.pdf

Click to access Buku%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20di%20Lahan%20Gambut.pdf

[1] Wetlands International – Indonesia Programme

[2] http://www.cifor.org/ipn-toolbox/wp-content/uploads/pdf/A2.pdf

[3] http://www.wetlands.or.id/PDF/buku/Buku%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20di%20Lahan%20Gambut.pdf

[4] http://economy.okezone.com/read/2017/05/19/320/1695019/aturan-perlindungan-gambut-pengaruhi-2-industri-di-ri


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s