Cost Recovery vs Gross Split, Makanan apa itu?


cost recovery
Cost Recovery ( sumber : http://www.suarabojonegoro.com/2016/12/memahami-cost-recovery-industri-hulu.html)

Selama ini kita sering mendengar istilah cost recovery, terutama yang ada kaitannya dengan eksplorasi Minyak Bumi dan Gas. Lalu, sebenarnya, cost recovery itu, makanan jenis apa sih?

Cost Recovery adalah satu istilah yang umum digunakan dalam hal pengembalian dana yang akan atau telah digunakan pada operasi kegiatan bisnis hulu minyak dan gas bumi (Migas).

Secara teknis, pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan migas memiliki beberapa area yang menurut pemerintah berpotensi mengandung cadangan migas. Hanya karena pemerintah tidak ingin melakukan sendiri kegiatan eksplorasi, maka pemerintah mencari partner bisnis. Partner ini harus menanggung risiko, memiliki dana yang tidak terbatas dan memiliki keahlian untuk melakukan eksplorasi. Perusahaan yang tertarik dapat bergabung dan akan berkontrak dengan SKK Migas. Selanjutnya SKK Migas ini akan berperan sebagai manajemen dan perusahaan itu sebagai kontraktor.

Bedanya dengan bisnis umum, dalam konteks ini, SKK Migas tidak menanggung risiko kegagalan eksplorasi dan tidak menanggung risiko kegagalan eksplorasi dan tidak mengeluarkan uang. Artinya, kontraktor itu menyiapkan dana untuk membiayai seluruh operasional perusahaan sampai dia mendapatkan cadangan migas. Dalam arti, kontraktor menyediakan dana talangan yang akan dikembalikan jika bisnis berhasil.

Dalam menjalankan perannya, pihak kontraktor perlu menyiapkan dana atau modal awal untuk memenuhi segala kebutuhan biaya selama proyek tersebut berlangsung, misalnya dari tahap explorasi migas hingga tahap pengembangan ladang migas. Dana yang telah dikeluarkan oleh pihak kontraktor nantinya akan dikembalikan dalam bentuk pembagian persentase hasil penjualan migas. Jadi dengan kata lain, pengembaliannya tidak dilakukan secara tunai maupun transfer dana melainkan dengan sistem bagi hasil.

Cost Recovery vs Biaya Operasi Versi Umum

Ada beberapa hal yang menyebabkan cost recovery berbeda dengan biaya operasi dalam pengertian umum. Pertama, profit sharing contract (PSC) biaya eksplorasi yang terjadi sebelumnya akan diakumulasi dan dapat dibebankan pada tahun-tahun berikutnya. Maksudnya, jika produksi minyak bumi tidak terlalu besar maka dana yang sudah dikeluarkan dan diakui sebagai biaya operasi bisa dibebankan ke tahun berikutnya.

Kedua, PSC memisahkan pengeluaran dalam dua kategori yaitu pengeluaran untuk kapital dan non kapital. Pengeluaran non kapital akan diperhitungkan sebagai biaya operasi yang akan diganti dengan produksi  yang dihasilkan. Pengeluaran non kapital termasuk pengeluaran untuk intangible drilling (pengeluaran pengeboran sumur yang tidak tampak).

Pengeluaran non kapital ini yang kemudian disebut sebagai biaya operasi perminyakan tidak bisa diperbandingkan dengan biaya operasi sebagaimana dipahami pada istilah umum akuntansi. Karena pengeluaran tersebut dalam pemahaman umum dinyatakan sebagai aset tetap dan ditampilkan dalam neraca.

Ketiga, metode depresiasi yang digunakan dalam PSC ini cenderung berbeda dengan perusahaan umum. PSC menggunakan metode deciling balance sedangkan pada beberapa perusahaan menggunakan metode garis lurus berdasarkan volume produksi.

Makanya dalam hal ini, perlu juga diperhatikan, biaya operasi pada perusahaan bisnis non hulu migas bersifat linear dengan produksi. Sementara pada bisnis hulu migas tidak demikian. Biaya pada tahun ini tidak akan diikuti dengan kenaikan produksi migas pada tahun yang sama. Pembebanan unrecover cost prior period menjadi salah satu penyebab kenapa cost recovery tidak linier terhadap produksi.

Dengan begitu, bagi ekonom perminyakan, demikian juga bagi para pihak yang berkontrak, SKK Migas dan kontraktor,  selalu menggunakan perhitungan komersial yang berorientasi kepada keekonomian full cycle (yaitu metode penghitungan keekonomian mulai dari awal produksi hingga cadangan migas yang mendekati habis).

Dan secara umum, setelah melewati titik tertinggi dari proses eksplorasi itu, serta saat semua dana untuk mencari cadangan yang dikategorikan sebagai biaya unrecover cost prior period tertutupi dan biaya operasi untuk pengembangan telah dikembalikan, maka selanjutnya biaya operasi akan menurut. Untuk itu, cost recovery pada tahun ke-9 dan ke-20 trennya akan menurun. Namun periode-periode tertentu polanya berbeda, ada saat di mana produksi tinggi, cost recovery rendah atau dua-duanya sama-sama rendah.

Jadi, cost recovery itu tidak memiliki hubungan linier dengan produksi, apalagi lifting. Tidak serta merta saat dana ditambahkan untuk eksplorasi atau operasional perminyakan dan investasi akan meningkatkan produksi pada tahun yang sama. Karena akan ada jeda waktu antara eksplorasi,  produksi dan bahkan sampai ke lifting.

Tentu saja saat ini semua pihak mesti melihat secara komprehensif. Jangan mencampuradukkan antara konsep cost recovery dan masalah kontrol. Soalnya, terkadang sebenarnya yang menjadi masalah adalah bagaimana implementasi, dan mekanisme kontrol serta pengawasan atas penggunaan dana tersebut, tetapi yang disalahkan malah konsep cost recovery-nya.

Jalan Baru Pengganti Cost Recovery, Gross Split

psc
sumber: Katadata

Indonesia selama ini menggunakan skema kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC). Skema PSC lahir karena adanya ketidakpuasan dengan sistem pertambangan migas di Indonesia yang sebelumnya yakni konsesi dan kontrak karya.

Skema PSC sudah mengalami beberapa perubahan. Yang saat ini dipakai merupakan generasi ketiga sejak 1988. Dalam skema ini, negara mendapatkan bagi hasil sebesar 85 persen, sisanya kontraktor. Sedangkan untuk kontrak gas, sebanyak 70 persen bagi negara. PSC juga menerapkan cost recovery. Penggantian biaya operasi dilakukan setelah produksi migas dipotong First Tranche Petroleum.

Cara ini diklaim lebih efektif dan efisien karena tidak perlu lagi mengawasi anggaran cost recovery dan pemilihan teknologi yang digunakan.  Pemerintah cukup mengawasi besaran produksi. Apalagi, Kementerian Energi telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2016 yang mewajibkan pemasangan alat ukur produksi di setiap lapangan.  (Baca: Pelaku Migas Kaji Untung-Rugi Skema Bagi Hasil Gross Split)

Skema gross split sebenarnya juga bukan barang baru di industri hulu migas dalam negeri. Tahun lalu, Kementerian Energi menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang percepatan pengusahaan migas nonkonvensional. Dalam aturan itu terdapat opsi skema bagi hasil dengan memakai gross split sliding scale.

Skema kontrak bagi hasil ini berdasarkan prinsip pembagian produksi kotor secara progresif setiap tahun. Jadi, tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

Untuk blok migas konvensional, pemberlakuan skema ini hanya untuk kontrak migas baru. Alasannya, pemerintah akan tetap menghormati kontrak-kontrak migas yang tengah berjalan. Jadi, kontrak migas yang ada saat ini tidak akan diutak-atik dan masih menggunakan skema bagi hasil migas (PSC) hingga kontraknya berakhir.

Sebelum skema gross split berlaku untuk blok konvensional, pemerintah sedang merumuskan besaran bagi hasilnya. Dengan begitu, ada  formula yang jelas dalam menentukan besaran. Selama ini tidak ada alasan  yang cukup kuat untuk menentukan bagi hasil minyak untuk negara sebesar 85 persen, sedangkan gas 70 persen.

Jadi, perlu ada formula yang tetap untuk menghitung bagi hasil migas. Skema gross split ini akan berbeda untuk tiap lapangan. Pemerintah menetapkan variabel dasar dan variabel pendukungnya. Namun, saat ini, pemerintah masih menghitung besaran variabel dasar dan pendukungnya dengan menggunakan model ekonomi.

Kendala-kendala Gross Split

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, setidaknya ada lima kriteria untuk menentukan bagi hasil dengan skema gross split. Pertama, besaran reservoir migas yang terkandung di dalam perut bumi. Kedua, lokasi proyek migas yang akan dikelola oleh kontraktor. Ketiga, kondisi lapangan.

Keempat, tingkat kesulitan berdasarkan kondisi geologis. Kelima, karakteristik cadangan yang akan ada, yaitu blok migas konvensional atau nonkonvensional serta penggunaan teknologi yang akan dipakai kontraktor di suatu wilayah kerja migas.

Tak hanya mencakup lima kriteria itu, pemerintah juga mempertimbangkan komponen lokal sebagai salah satu penentu besaran bagi hasil dengan skema gross split.  Prinsipnya, semakin banyak  kontraktor migas menyertai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan hulu migasnya maka semakin berpeluang mendapatkan bagi hasil yang lebih besar.

Referensi:

http://www.prosesindustri.com/2016/11/memahami-istilah-cost-recovery-pada-kegiatan-bisnis-hulu-migas.html

http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-793

http://katadata.co.id/telaah/2016/12/19/hitung-hitungan-skema-baru-kontrak-migas-gross-split

Advertisements

One thought on “Cost Recovery vs Gross Split, Makanan apa itu?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s