Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Diubah : Sebuah Opini


Saat baca berita kemarin, ada sedikit kekagetan. Iya, benar sekali. Ada rencana Pemerintah untuk menyamakan PTKP sesuai dengan Upah Minimum Regional/Provinsi, berikut ini adalah beritanya:

VIVA.co.id – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengkaji perubahan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak yang saat ini berada di angka Rp4,8 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Rencananya, PTKP akan diubah sesuai dengan Batas Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui telah mengutus otoritas pajak untuk mengkaji potensi-potensi yang mampu meningkatkan rasio penerimaan pajak atau tax ratio terhadap produk domestik bruto. Apalagi menurut bendahara negara, komponen yang ada dalam tax ratio nasional dengan negara lain berbeda.

“Katakanlah negara lain itu memasukkan komponen royalti, pajak daerah, dan ada yang memasukkan bahkan social security. Tampaknya kita tidak bisa membandingkan mangga dengan mangga,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Rabu malam, 19 Juli 2017.

Ani mengatakan, apabila dibandingkan dengan negara-negara kawasan seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura, posisi PTKP Indonesia jauh lebih tinggi. Dengan batas PTKP tersebut, maka basis pajak yang selama ini mampu dimanfaatkan secara tidak langsung tergerus. “Apalagi, Indonesia sudah menaikkan dua kali PTKP,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memandang, batasan PTKP yang saat ini dipukul rata tak mampu memberikan dampak lebih terhadap penerimaan negara. Sebab, batasan UMP maupun UMR di beberapa daerah justru ada yang di bawah batasan PTKP.

Sehingga ujung-ujungnya, tax ratio Indonesia tertinggal jauh dari beberapa negara kawasan seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Ken menegaskan, rencana mengubah batas PTKP masih dalam tahap kajian.

Secara garis besar, otoritas pajak ingin agar perubahan batas PTKP menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menggenjot tingkat kepatuhan membayar pajak dari seluruh elemen masyarakat.

“PTKP di Malaysia hanya Rp13 juta kalau di rumahkan. Di Indonesia Rp54 juta setahun. Kemudian, jaminan sosial di sana dimasukkan pajak, di sini tidak. Belum lagi, tarif pajak kita 5 persen, kalau Malaysia, Vietnam, Filipina 10 persen,” kata Ken.

Adapun posisi tax ratio nasional saat ini berada di posisi 10,3 persen. Pemerintah menargetkan tax ratio pada 2019 mencapai 16 persen, sejalan dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. (ase)

dikutip dari : viva.co.id

Jika benar hal ini terjadi, setidaknya ada beberapa hal yang akan dirasakan, terutama untuk karyawan yang pas-pasan seperti saya :(, yaitu:

  1. Mengurangi daya beli, hal ini karena upah yang kita terima bakal berkurang karena pajaknya akan menyesuaikan dengan UMP. Hal ini menimbulkan volatilitas sementara, terutama jika terjadi kenaikan UMP tinggi, sehingga otomatis PTKP juga ikut. Case berbeda jika memang ditunjang oleh perusahaan.
  2. Potensi fluktuasi anggaran pajak negara cenderung tidak stabil, sehingga ada upaya untuk ekstensifikasi jenis pajak baru. Sehingga bisa menimbulkan cost baru, jika benar diimplementasikan. Contoh: Pajak Belanja Online yang dulu kita tidak kena, jika ada ekstensifikasi akan menambah jumlah uang yang keluar.
  3. Secara makro, penerimaan pendapatan negara turun. Namun bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

Walau begitu, sebagai Warga Negara yang baik, kewajiban membayar pajak mesti tetap dilaksanakan. Apalagi sistem yang kita anut adalah Self Assessment System, dimana kita sendiri yang menghitung, memperhitungkan, melapor dan menyetor pajak terutang. Seiring dengan  Perppu Akses Informasi Keuangan  Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan. Dimana dengan adanya kebijakan ini pegawai pajak bisa mengakses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan, sehingga mestinya potensi penghindaran pajak bisa dikurangi, pemerintah punya bargaining yang tinggi bagi Wajib Pajak agar tidak ada tax evasion terutama WP kelas kakap yang menyimpan uangnya di Luar Negeri sebagai bagian dari informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada tahun 2018.

namun tidak perlu  khawatir:

akses informasi.JPG

capture 2018
Perpu No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan

Semoga saja fungsi Pajak seperti di bawah ini bisa terlaksana:

  1. Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.
  2. Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya: dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
  3. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
  4. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

 

Kita tunggu kelanjutan kisahnya !!

 


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s