Sistem Keuangan Inklusif, Jenis dan Macamnya


APA, MENGAPA, BAGAIMANA, & SIAPA

map_ki.png
Sumber : Findex-WorldBank-2011

Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid  (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Pada G20 Pittsbugh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah leadershipdiversityinnovationprotectionempowermentcooperationknowledgeproportionality, dan framework.

Sejak itu banyak fora-fora internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti CGAP, World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI), termasuk standard body seperti BIS dan Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia.

APA

Apa itu Keuangan Inklusif?

Belum /tidak terdapat definisi yang baku dari keuangan inklusif, berbagai institusi mencoba untuk mendefinisikannya, sebagai berikut:

“state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options” (CGAP-GPFI). “financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector” (FATF). “process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players”(RBI/Reserve Bank of India).
MENGAPA

Mengapa perlu keuangan inklusif?

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu karena price barrier (mahal), information barrier (tidak mengetahui), design produk barrier (produk yang cocok) dan channel barrier (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

  • Meningkatkan efisiensi ekonomi.
  • Mendukung stabilitas sistem keuangan.
  • Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance.
  • Mendukung pendalaman pasar keuangan.
  • Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
  • Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.
  • Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
  • Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.
BAGAIMANA

Bagaimana penerapan keuangan inkusif?

Dari berbagai belahan dunia, untuk menurunkan financial exclusion dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania atau melalui berbagai program terpisah, misal edukasi keuangan seperti dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran (TKI) sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum.

SIAPA

Siapa saja yang menerapkan keuangan inklusif

Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

siapa.png
masterplan inklusi keuangan

PROGRAM KEUANGAN INKLUSIF

program-keuangan-inklusif.png
LAYANAN KEUANGAN DIGITAL (LKD)

Menjawab tantangan kemudahan dan ketersediaan layanan keuangan di seluruh wilayah Indonesia, Bank Indonesia telah melakukan kajian awal dan uji coba branchless banking yang diluncurkan pada Mei 2013. Uji coba dimaksud dilakukan oleh 5 bank dan 2 telco pada 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan). Tujuan dari uji coba dimaksudkan adalah untuk mencari apakah terdapat buying need dari masyarakat dan provider, bentuk model bisnis, dan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Branchless banking ini terutama dilakukan dengan memanfaatkan tingginya penggunaan telepon genggam, serta kerjasama dengan unit lokal atau agen.

LKDKI.png

Kegiatan uii coba yang berakhir pada November 2013 ini mendapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat dan pelaku kegiatan uji coba. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah transaksi, yaitu agen dan jumlah rekening nasabah. Animo masyarakat untuk menabung cukup besar tercermin dari jenis transaksi yang dilakukan didominasi oleh setoran tunai diikuti dengan transfer dana.

Selanjutnya dari kajian di berbagai negara, disadari bahwa perbankan tidak dapat melakukan kegiatan branchless banking dengan efisien secara sendiri, namun dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain, yaitu terutama perusahaan telekomunikasi. Selain itu, tujuan semula yang hanya berupaya untuk memperluas akses keuangan, kini semakin berkembang menjadi upaya peningkatan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka branchless banking diperluas menjadi Layanan Keuangan Digital (LKD). LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat unbanked dan underbanked.

lkd.png

GERAKAN INDONESIA MENABUNG (GIM)

gim.jpg

Kegiatan Edukasi Keuangan dan Kampanye Gerakan Indonesia Menabung (GIM) dicanangkan pada tanggal 20 Februari 2010 oleh Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia. Pencanangan GIM dilakukan bersamaan dengan peluncuran produk TabunganKu. Sebagai bagian dari pelaksanaan GIM, Bank Indonesia dan perbankan telah melakukan kampanye bersama pada tanggal 27 Juni 2012, dimana pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Boediono telah menetapkan Hari Rabu setiap awal bulan sebagai Hari Rajin Menabung.

gim2.jpgBank Indonesia selanjutnya mencanangkan HARI RABU setiap awal bulan sebagai HARI RAjin menaBUng dan pembukaan rekening tabungan baru oleh pelajar dan masyarakat termasuk produk TabunganKu. Untuk tahun 2013, Bank Indonesia bekerja sama dengan 21 Bank yang bergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Edukasi Keuangan dan TabunganKu serta Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) telah dan akan melaksanakan kampanye GIM pada 9 wilayah di bawah Koordinator Kantor Perwakilan Bank Indonesia, yaitu Makassar, Banjarmasin, Denpasar, Surabaya, Semarang, Bandung, Palembang, Pekanbaru, dan Medan. Keseluruhan rangkaian acara GIM tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pelajar dan masyarakat akan pentingnya kebiasaan menabung sejak usia dini.

TABUNGANKU

tabunganku.png
tabunganku, tabungan tanpa administrasi
TabunganKu adalah tabungan dengan persyaratan mudah dan ringan, antara lain tidak dibebani dengan biaya administrasi. Produk TabunganKu diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung. TabunganKu diharapkan dapat menjangkau penduduk dewasa Indonesia yang belum memiliki tabungan di bank. Program TabunganKu merupakan perwujudan kepedulian perbankan dan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk tabungan yang sesuai dan sebagai salah satu untuk meningkatkan budaya menabung.
Fitur produk TabunganKu dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
tabtab.png
  1. Fitur Standard (Mandatory) adalah fitur produk TabunganKu yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu, yaitu:
    tabel tabunganku.png
    *)  Rekening Dorman adalah rekening yang tidak melakukan transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Apabila saldo rekening mencapai < Rp20.000,00 (Bank Umum) atau < Rp10.000,00 (BPR/Syariah), maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo
    **) Bunga/Bonus Wadiah dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif dan dibayarkan mengikuti periode pembayaran masing-masing bank.
  2. Fitur Customized (Optional) adalah fitur produk TabunganKu yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank. Bank dapat memberikan tambahan fitur lainnya kepada produk TabunganKu seperti buku tabungan, lembar statement, kartu ATM atau layanan jasa perbankan lainnya, selama tidak melanggar kesepakatan bersama.
Sesuai dengan laporan TabunganKu yang berasal dari 74 Bank yang memiliki produk Tabunganku diketahui bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2010, jumlah rekening TabunganKu pada April 2014 tercatat sebanyak 12,49 juta rekening.
grafik_tab2.png
sumber: Bank Indonesia
 FINANCIAL IDENTITY NUMBER (FIN)

Financial Identity Number (FIN) adalah nomor yang bersifat unik, inherent, lifetime, simple, transparan dan interoperabilitas yang diberikan kepada masyarakat unbanked people. FIN tersebut akan terkoneksi dengan e-KTP dan informasi mengenai aset dan kewajiban sederhana dari pemegang FIN sehingga mempermudah perbankan mengenali calon nasabah baru.

Tujuan Financial Identity Number (FIN) adalah untuk:

  1. Mengurangi assymetric information & risk premium.
  2. Mempermudah dan meningkatkan akses keuangan dari masyarakat.
  3. Memudahkan lembaga keuangan dalam memperoleh informasi calon nasabah/nasabah.
  4. FIN merupakan salah satu program kerja dalam pilar SNKI tentang Pemetaan Informasi Keuangan.
FIN.png
SISTEM INFORMASI BAGI PETANI & NELAYAN (SIPN)

Dengan kondisi Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim. Produktivitas sektor pertanian dan kelautan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, yaitu sekitar 13,3% dari PDB Q-IV 2013 atau merupakan penyumbang ketiga terbesar PDB (BPS, 2013). Sementara itu data BPS juga menunjukkan bahwa sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu berkisar 35% dari total tenaga kerja. Namun demikian, petani dan nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini ditunjukkan dari data jumlah penduduk miskin dengan kategori bekerja mayoritas adalah petani sebesar 52,8% (BPS, 2013).

Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya adalah dalam sektor pertanian terdapat kebutuhan informasi yang terkini dan tidak dapat diakses dengan cepat. Adanya assymetric information ini mengakibatkan bargaining position petani dan nelayan tersebut menjadi lemah. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan penyediaan sistem informasi bagi petani dan nelayan, yaitu harga bahan input seperti harga pupuk, benih, obat hama, informasi pendukung, seperti cuaca dan cara bercocok tanam/distribusi, serta harga jual produk.

Penyediaan Sistem Informasi Bagi Petani dan Nelayan (SIPN) atau Mobile Agriculture harus bersifat simpleuser friendly dan dengan biaya yang terjangkau. Salah satu model diseminasi informasi tersebut melalui telepon genggam. Hal ini mengingat cukup tingginya pengguna telepon genggam di Indonesia.

petani.png

Penyediaan informasi melalui SIPN ini nantinya juga akan membantu menjaga stabilitas inflasi di daerah. Sebagai tahap awal pengembangan SIPN, sistem informasi yang akan digarap adalah sektor pertanian. Sementara itu, pengembangan tahap selanjutnya adalah sektor perikanan dan sektor lainnya. SIPN juga akan dikembangkan ke arah lebih interaktif. Hal ini akan dilakukan dengan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui program Universal Service Obligation (USO), seperti Desa Pintar dan Internet Masuk Desa.

Tipe Layanan yang Disediakan SIPN

tabel_sipn.png
jika melihat dari definisi semua, sebenarnya tujuannya adalah sederhana, bagaimana sistem keuangan yang ada bisa dijangkau semua kalangan. Berbahagialah pada milenial 🙂

sumber: Bank Indonesia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s