Desa dan Anomali : sebuah terobosan waktu


Pohon rindang, ciri khas suasana pedesaan tempo doeloe ( gambar hanya ilustrasi)

Desa, sebuah satuan perangkat pemerintahan dari tatar terendah. Beberapa ahli menjelaskan lain tentang desa ini:

 Bambang Utoyo

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan

 R. Bintarto

Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain

 Sutarjo Kartohadikusumo

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat

 William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

 S.D. Misra

Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.

 Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut :

1 Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa

2 Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan

3 Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

 UU no. 22 tahun 1999 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

 UU no. 5 tahun 1979 

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

UU no. 6 tahun 2014 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi desa adalah sebagai berikut:

▪ Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)

▪ Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan

▪ Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota

▪ Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

(Sumber : Wikipedia)

Secara gamblang, definisi-definisi diatas sudah bisa sedikit mewakili problematika yang dialami. Perlahan, seiring pertumbuhan dan perkembangan teknologi, sedikit banyak bisa merubah citra yang dulu sering melekat, yaitu dusun, anti kemajuan, terbelakang hingga kemiskinan yang turun-temurun.

Cerita Sesungguhnya

Sebagai seorang pemuda yang lahir, tumbuh dan berkembang di pedesaan, saya merasakan sendiri betapa dulu keindahan dan sumber daya tersedia secara utuh di desa, gotong royong, saling peduli hingga perlahan stigma berubah.

Anak-anak kecil bermain bebas di sawah atau ladang, tanpa batas, karena beberapa dari mereka putus sekolah, karena faktor ekonomi. Remaja-remaja tanggung sudah menanggung anak, karena sudah menikah dini, duda dan janda muda bertebaran, karena angka perceraian tinggi. Hasil dari pertanian perlahan belum bsia mencukupi hidup, hingga terkadang ada yang jadi buruh migran di luar negeri, terjerat rantai kemiskinan yang mau tak mau membawa kegelapan hati, karena fondasi agama yang ada kalah dengan himpitan ekonomi.

Putra-putri terbaik berguguran sekolah karena faktor ekonomi, tak jarang lulusan sekolah menengah pun bisa dihitung dengan jemari. Mungkin hanya anak tuan tanah yang bebas bersekolah, namun sialnya, ia tak memanfaatkan situasi, hingga akhirnya sekolah pun bukan jadi alternatif untuk akselerasi kemajuan desa. Karena terbuai keadaan,sehingga untuk sekolah saja tak serius.

Bayi-bayi kecil seakan tak memiliki masa depan, karena runyamnya hidup. Bagaimana memikirkan untuk hidup dari hari ke hari, hingga lupa dan melupakan kebutuhan sekunder dan tersier, karena fokus ke penyediaan primer. Rumah-rumah tak layak, disesapi binatang ternak, berjibaku bersama dalam rangka pemenuhan hasrat untuk istirahat belaka.

Apakah ini Ilusi?

Bukan, tapi FAKTA

Harapan baru yang mulai terkabul

Dana desa sedikit banyak menjadi harapan baru. Pada 2017, pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk Dana Desa. Rata-rata per desa akan mendapatkan Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 46,98 triliun atau rata-rata mendapat Rp 643,6 juta per desa. Wilayah Jawa akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 18,6 triliun. Angka ini akan dibagikan kepada 22 ribu desa yang tersebar di wilayah tersebut. Disusul wilayah Sumatera akan mendapatkan Rp 18 triliun untuk 23 ribu desa.

Jumlah desa Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah  Desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan).

Menurut Permendesa Nomor 4 tahun 2017 yang mengubah Permendesa Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017, dana desa digunakan untuk ( pasal 4):

  1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  2. Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
  3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
  4. Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

jadi mestinya dengan pengelolaan yang ada, tidak ada alasan lagi dong ya untuk tidak melihat desa dalam keadaan seperti dulu?

pertanyaannya nanti paling lebih ke arah, efektifitas penggunaan dana atau dana yang digunakan diselewengkan hehe

Yah, kita tinggal lihat dan awasi saja pelaksanaanya


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s