BERSIAP Memasuki Era : Gerbang Pembayaran Nasional


Detik

gerbang pembayaran nasional
Logo Gerbang Pembayaran Nasional ( sumber: Bank Indonesia)

Ada angin segar dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National  Payment Gateway), hal ini membuat salah satu kedigdayaan di negeri sendiri, terutama untuk proses dan transaksi keuangan yang semakin efektif dan sederhana.

Gerbang Pembayaran sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

GPN (NPG) dikembangkan untuk menjadikan infrastruktur pembayaran lebih efisien, andal, dan aman. Aturan dan mekanisme (arrangement) kelembagaan dalam GPN (NPG) akan menjadi payung interkoneksi atau interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel di dalam negeri.

Inisiatif GPN (NPG) ini terselenggara melalui keterlibatan aktif industri sistem pembayaran secara terkoordinasi dengan mengedepankan aspek kepentingan nasional (national interest) sehingga dapat mewujudkan infrastruktur domestik yang terkoneksi, dapat dimanfaatkan secara bersama-sama, dan konvergen untuk mencapai interoperabilitas yang optimal.

Gerbang Pembayaran Nasional ini sudah digagas sejak 20 tahun lalu, mulai dari cetak birunya pada 1995-1996. Sekarang kita sudah resmikan dan bisa mulai implementasikan sistem tersebut. Pada tanggal 4 Desember 2017 diresmikan dan GPN sudah bisa digunakan. Artinya saat masyarakat pemegang kartu debet milik bank A belanja di toko tertentu, mereka bisa menggunakan kartunya di mesin EDC mana pun; tidak wajib menggunakan EDC keluaran bank A.

Dalam praktiknya GPN merupakan sistem yang dilaksanakan oleh tiga lembaga penyelenggara, yakni Standard, Switching, dan ServicesStandard merupakan proses standarisasi teknologi pembayaran yang saat ini dilakukan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI); Switching merupakan pemrosesan transaksi yang saat ini dikelola oleh empat lembaga, yakni Jalin Pembayaran Nusantara, Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima) dan Alto; serta Services yang akan dikelola oleh konsorsium bank.

Selain saling terhubung, NPG juga menjadikan pemrosesan transaksi pembayaran terjadi di Indonesia. Selama ini, routing transaksi terjadi di luar negeri dan kemudian kembali ke Indonesia. Hal ini dinilai tidak efisien, karena transaksi pembayaran sekitar 80% terjadi di dalam negeri dan sisanya 20% di luar negeri.

Penggunaan jasa sistem pembayaran luar negeri dikenakan biaya dari setiap transaksinya. Karena itu, dengan NPG karena transaksi pembayaran seluruhnya dilakukan secara nasional maka tidak diperlukan lagi pembayaran fee atau biaya ke luar negeri.

sumber:

  1. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)
  2. Kompas
  3. detik

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s